Kiai Ma'ruf Tegaskan Tak Ada Pihak Tunggangi MUI Keluarkan Fatwa soal BPJS Kesehatan

jpnn.com - JOMBANG - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin membantah tudingan yang menyebut lembagamua dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dengan mengeluarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan yang sekarang dijalankan tak sesuai syariat Islam. Ketua MUI yang membidangi fatwa itu menegaskan, pendapat hukum soal BPJS Kesehatan murni dari pendapat para ulama.

"Bisnisnya siapa? Gak ada. Itu keluar dalam rangka Ijtima Ulama, ada sekitar 700-an ulama se-Indonesia, masa mereka dimanfaatkan BPJS?” katanya di Ponpes Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/8).

Menurutnya,  sistem BPJS Kesehatan yang ada sekarang memang ada masalah dari sisi syariah. Namun, katanya, ijtima ulma MUI menilai BPJS Kesehatan yang ada sekarang tetap bisa dijalankan tapi hanya untuk sementara.

Karenanya MUI juga meminta pemerintah segera membentuk BPJS Kesehatan yang sesuai syariat. "Kalau sudah ada fatwanya tinggal dibuat produknya. Produk itu perlu memproleh kesesuaian syariah dulu baru dinyatakan BPJS Kesehatan Syariah. Itu nanti ada aspek yang harus diperhatikan," jelasnya.

Kiai Ma’ruf menambahkan, aspek-aspek itu mulai dari akad antara peserta dengan pengelola BPJS Kesehatan, pengelolaan dana dari peserta dan kejelasan penggunannya jika diinvestasikan.

"Kalau sudah jelas syariahnya tinggal dinyatakan saja. Manfaatnya (BPJS Kesehatan sekarang) jelas lebih besar, tapi perlu diperbaiki," tegasnya.

Karena itu, Kiai Ma’ruf lagi-lagi menegaskan, BPJS Kesehatan harus dibuat sesuai konsep syariah. “Seperti bank syariah, asuransi syariah. MUI itu sudah ada fatwanya, rumusannya, prinsipnya seperti asuransi syariah yang lain," pungkasnya.(fat/jpnn)