Kiemas Bonceng Misi PDIP di MPR

Menurut mantan ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP tersebut, terdapat korelasi sangat jelas antara keputusan politik Kongres III PDIP di Bali, April lalu, dengan tugas dan peran ketua MPR. Terutama untuk menyosialisasikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa dan negara. "Saat ini dikampanyekan sebagai perjuangan empat pilar kehidupan berbangsa, meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Kiemas di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (24/11).

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung mendengarkan paparan itu dengan cermat. Kiemas menjelaskan, salah satu sikap politik PDIP dalam kongres III  adalah negara wajib menetapkan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi negara dan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Karena  itu, negara wajib mencabut Tap MPRS No.XXXIII/1967 yang melarang hak politik Bung Karno dan ajaran-ajarannya. Negara juga wajib menyosialisasikan Pancasila 1 Juni 1945 melalui kurikulum pendidikan nasional di semua tingkatan.

"Salah satu langkah strategis yang telah dipilih untuk dapat melaksanakan amanat kongres tersebut adalah dengan mengusung dan menugaskan saya sebagai kader utama partai untuk bertugas menjadi ketua MPR," kata Kiemas.