KIS Jokowi Lebih Baik Pakai Kartu BPJS Saja

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf menyarankan agar kartu Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebab, KIS yang menjadi salah satu program Kartu Sakti Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum jelas pijakan hukum dan penganggarannya.

Pria yang juga mantan wakil gubernur Jawa Barat itu mengatakan, kalau pun ingin ada perubahan dari kartu yang dicetak maka cukup mencantumkan tulisan KIS dan tambahan logo Garuda.

"Jadi konsepnya, apabila KIS ingin merubah kartu baru maka cukup dia tempel logo garuda atau nama Kartu Indonesia Sehat di atas kartu BPJS tanpa membuat kartu baru, karena UU anggaran dan sistimnya ini sudah dicakup dalam BPJS," kata Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11).

Saran ini mengemuka setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR yang membahas program Kartu Sakti Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pakar yang ikut membuat Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No.24/2011, sebagai dasar hukum program BPJS.

Dalam RDPU itu diperoleh kesimpulan bahwa SJSN yang dijalankan oleh BPJS sudah melalui proses panjang sekitar 8 tahun, hingga menjadi Undang-undang pada tahun 2011. Karena program ini sudah berjalan, hendaknya pemerintah saat ini tidak menafikkan keberadaannya.

Politikus Partai Demokrat itu khawatir, bila terjadi perubahan nama secara mendadak maka akan terjadi kebingungan di tengah masyarakat. Belum lagi program BPJS yang sudah berjalan dengan melayani 126 juta pelanggan.

"Jangan sampai nanti masyarakat bertanya-tanya. Ada Askes, ada Jamkesmas, ada SKTM, lalu ada KIS. Jadi semua nanti silahkan jika pemerintah ingin kartu BPJS terus ditempelkan menjadi KIS, tidak masalah, tapi jangan merubah formulasi anggaran maupun kesepakatan," tegasnya. (fat/jpnn)