Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Kisah Honorer K2 Sudah 14 Tahun Menunggu Nasib

Sabtu, 16 Juli 2016 – 19:00 WIB
Kisah Honorer K2 Sudah 14 Tahun Menunggu Nasib - JPNN.COM
Joko Indarto (kiri), 44, honorer K2 di SD Mijipinilan, Surakarta mengadukan nasibnya kepada Mendikbud Anies Baswedan. Ia meminta agar diangkat menjadi CPNS. FOTO: Mesya Mohamad/JPNN.com

Ia pun nekat bertanya kepada kepala sekolahnya. Dan, akhirnya bisa masuk daftar K2.‎ Informasi di daerah tidak sekencang pusat. Honorer yang tidak aktif dalam forum-forum honorer sudah pasti ketinggalan informasi.

Joko kebetulan bukan golongan honorer yang aktif berorganisasi. Masih untung dia senang lihat berita di media massa. Begitu tahu ada pendataan, Joko yang didorong istrinya baru tergerak berjuang.

Hanya saja, Joko menolak untuk melakukan aksi demo. Sejak demo honorer K2 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo, ayah tiga putra ini tidak pernah ikut-ikutan turun ke jalan. Ia memilih jalan damai dan sabar menunggu.

Yang membuat dia kecewa adalah saat seleksi CPNS dari honorer K2 digelar pada 2013. Dia dinyatakan tidak lulus oleh Panselnas. Sementara rekannya sesama penjaga sekolah yang masa pengabdiannya lebih sedikit justru gol.

"Saya dilompati terus. Padahal saya mengabdinya tidak pernah putus. Pekerjaan saya cukup berat, apalagi kalau musim hujan. Saya pasti tidak tidur jaga-jaga kalau banjir," tuturnya.

Diceritakan Joko, pada 2007 terjadi banjir bandang di Surakarta yang merendam SD Mijipinilan. SD di mana dia bertugas memang lokasinya di wilayah cekungan. Itu sebabnya setiap hujan dengan intensitas sedang bisa merendam sekolahnya.‎

Setiap tahun Joko berteman dengan banjir. Tugasnya sedikit berkurang sejak 2009, kala itu Jokowi yang masih menjabat Walikota Solo membuat tanggul pembatas Sungai Bengawan Solo. ‎Dengan adanya tanggul itu, ketika musim penghujan air tidak masuk ke rumah penduduk lagi.

"Sudah sejak 2009 saya tidak disibukkan dnegan banjir lagi. Nanti tahun ini baru ada banjir lagi, tapi volumenya tidak separah di bawah tahun 2009," ucapnya.

Masuknya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 menjadi salah satu jalan untuk penyelesaian persoalan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News