'Kita Dukung UN Dihapus, Bagus Itu'

jpnn.com - MATARAM - Rencana pemerintah pusat menghapus Ujian Nasional (UN) mendapat sambutan DPRD Provinsi NTB.

Komisi V DPRD NTB yang membidangi pendidikan akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Wakil Ketua komisi V DPRD NTB, H MNS Kasdiono mengatakan, selama ini UN seringkali dijadikan sebagai ajang gagah-gagahan.

Setiap sekolah dan daerah berlomba-lomba agar bisa meluluskan siswa dengan presentase paling tinggi.

"Kita dukung UN dihapus, bagus  itu," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin kemarin (28/11).
 
Koordinasi dengan pemprov sangat penting dilakukan. Mengingat rencananya, meski pemerintah pusat menghapus UN tetapi akan tetap ada dengan jenis berbeda.

Namun semuanya dipersiapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 
Untuk satuan pendidikan SD dan SMP sederajat, rencananya akan diserahkan soal UN ke pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian untuk tingkat SMA/SMK sederajat, pemerintah pusat akan melimpahkannya ke provinsi.
 
"Makanya akan segera kita koordinasikan, bagaimana mempersiapkan dan menyesuaikannya nanti," kata politisi partai Demokrat ini.
 
Untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan, masalah UN memang harus dibenahi.

Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan, mengingat yang paling tahu dan mengenal kondisi pendidikan di daerah tentunya bukan pemerintah pusat.
 
Selain itu, lanjut Kasdiono, pemerintah pusat juga perlu membuat keputusan untuk meliburkan siswa pada hari Santu.
 
"Ini penting, pendidikan karakter dari orangtua dan keluarga sangat dibutuhkan. Jadi siswa-siswa kita bisa ada di rumah dengan keluarganya pada hari Sabtu dan Minggu," ucap Kasdiono.
 
Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus menyambut baik hal tersebut. Caranya dengan menerapkan 5 hari kerja di seluruh wilayah NTB.