KKP Berkomitmen Wujudkan Pengelolaan Perikanan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mewujudkan pengelolaan perikanan di Indonesia demi tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ekologi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional, termasuk pengelolaan perikanan demersal, yang berfokus ke Kakap dan Kerapu.

Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam Webinar “Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan yang Merujuk pada Sistem Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif, yang diselenggarakan pada selama dua hari, sebagaimana rilis yang diterima pada Jumat (27/8).

Dalam paparannya, Menteri KKP menegaskan bahwa perikanan yang terukur harus mampu mencerminkan tiga faktor.

“Ketiganya adalah angka produksi dan batasan penangkapan ikan yang menunjukkan ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan, nilai produksi dan proyeksi yang menunjukkan ketahanan ekonomi serta nilai pendapatan dan kesejehteraan yang menunjukkan ketahanan sosial masyarakat,” ujar Menteri KKP.

Head of the TLFF Secretariat dan UNEP Senior Technical Adviser on Land-Use and Green Economy Johan Kieft mengatakan pihaknya mendukung pola perikanan yang terukur.

Pemerintah bersama dengan sektor swasta dan pelaku usaha perikanan harus memastikan praktik kegiatan perikanan tangkap yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia saat ini dan masa mendatang.

“Untuk itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak data dan dukungan sains untuk menunjang tata kelola tersebut. Perbaikan tata kelola ini berpotensi menarik investasi berkelanjutan ke industri perikanan," ujarnya.

Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnaskajiskan) Prof Dr. Indrajaya, menambahkan kunci utama kesuksesan pengelolaan perikanan perkelanjutan tergantung pada sejauh mana perikanan dikelola berdasarkan data ilmiah sehingga dapat menghasilkan estimasi kajian stok yang tepat dan akurat.