Klaim Hatta soal Renegosiasi Gas Tangguh Bukan Prestasi Istimewa

jpnn.com - JAKARTA - Calon wakil presiden Hatta Rajasa dalam debat putaran terakhir yang digelar Sabtu (5/7) malam membanggakan hasil kiprahnya saat menjadi menteri koordinator perekonomian yang telah berhasil melakukan renegosiasi harga jual gas Tangguh dengan Tiongkok. Pernyataan Hatta itu sekaligus sebagai serangan pada kontrak jual gas Tangguh yang murah di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun, politisi PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono menilai klaim Hatta itu bukan hal istimewa. Sebab, dalam klausul kontrak jual gas dari Papua Barat itu memang diatur tentang renegosiasi setiap empat tahun sekali.

“Sehingga renegosiasi yang dilakukan Pemerintahan SBY saat ini memang sudah seharusnya. Artinya renegoisasi yang dilakukan, bukan suatu hal yang istimewa," kata Nusyirwan di Jakarta Minggu, (6/7) dini hari.

Nusyirwan tak menampik bahwa pernyataan Hatta itu untuk menyudutkan Joko Widodo, calon presiden yang diusung PDIP. Karenanya, kata Nusyirwan, pernyataan Hatta itu arahnya juga menyerang PDIP.

Namun anggota Komisi Infrastruktur DPR RI itu justru mengingatkan publik untuk tidak mudah terpukau dengan klaim yang disodorkan Hatta. Pasalnya, fakta dalam kontrak jual gas Tangguh memang mengatur tentang renegosiasi setiap empat tahun sekali.

"Prabowo-Hatta membanggakan keberhasilan renegosiasi. Ini bisa menyesatkan bagi publik yang tidak mengetahui bahwa dalam kontrak gas Tangguh memang dimungkinkan renegoisiasi tiap empat tahun,” ujarnya.

Sebaliknya, Nusyirwan justru menyoroti perekonomian nasional di bawah Hatta selaku menko perekonomian yang justru kebanjiran barang impor. Hatta, kata Nusyirwan, tak mau jujur membeber ke publik tentang angka impor pangan dan berkelit dengan alasan faktor cuaca dan kebutuhan untuk ekspatriat yang bekerja di Indonesia.

"Hatta menyebutkan (kenaikan impor) karena kebutuhan orang asing dan adanya cuaca ekstrim. Padahal hal itu tidak sebanding dengan angka impor yang dilakukan selama ini,” pungkasnya.(ara/jpnn)