KMP Desak Pemerintah Pangkas Anggaran PMN ke BUMN

jpnn.com - JAKARTA – Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham menilai RAPBN 2016 tidak berpihak kepentingan rakyat. Karena itu, Idrus mendesak pemerintah segera memangkas anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena anggaran tersebut terlalu besar dan tidak berpihak kepentingan rakyat.

Menurut Idrus, hal itu sudah menjadi keputusan rapat yang digelar pimpinan partai yang terbagung dalam KMP pada Rabu (28/10) malam. KMP, lanjut Idrus, berpendapat dari 24 usulan PMN untuk perusahaan BUMN, hampir semuanya harus dihapuskan.

“Alasannya, di samping tidak pro rakyat, tahun lalu PMN juga belum semuanya terserap. Sehingga sangat tidak logis itu masih dicantumkan (dalam RAPBN 2016, red),” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10).

Dari sekian banyak usulan PMN ke BUMN, Idrus menilai hanya satu yang layak diberikan PMN, yakni Askrindo (Persero). Perhitungannya, kata dia, bila BUMN itu diberikan suntikan dana Rp500 miliar maka bisa memberikan asuransi sebesar Rp5 triliun.

Idrus menambahkan postur RAPBN 2016 sangat jelas tidak pro rakyat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya usulan anggaran PMN ke sejumlah perusahaan pelat merah dibawah komando Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Saya kira anak kecil saja sudah tahu kalau itu tidak pro rakyat,” tegasnya.

Idrus menyebutkan keputusan ini diambil dalam rapat para elite KMP yang dihadiri Ketum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto didampingi Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Gerindra), dan Ahmad Muzani (Sekjen Partai Gerindra). Hadir juga Presiden PKS Sohibul Iman dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS). Selain itu, Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz. Sedangkan Partai Amanat Nasional mengutus Amien Rais.(fat/jpnn)

Berikut ini nama-nama BUMN yang akan mendapat PMN dalam RAPBN 2016: