Koalisi Golkar-PDIP Amanat Rakyat?

Jumat, 17 Oktober 2008 – 18:56 WIB

JAKARTA– Banyak pihak yang meragukan kemungkinan koalisi antara PDIP dan Golkar. Pasalnya, kedua partai itu dalam pentas politik nasional selalu berhadap-hadapan. PDIP identik dengan Bung Karno, sementara Golkar identik dengan Soeharto.

Tapi, rencana koalisi itu disebut-sebut sebagai amanat rakyat, agar jika PDIP dan Golkar yang memimpin negeri ini, akan membuat pemerintahan menjadi kuat.

Demikian ditegaskan Ketua Departemen Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP Taufik Kiemas dalam dialog "Tinjauan Geopolitik Nasional Dikaitkan dengan Situasi Ekonomi Indonesia Saat Ini,” di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (17/10). Hadir juga Ketua FPDIP Tjahyo Kumolo, Effendy Simbolon dan Hasto Kristianto.

Bahkan Taufik meyebut pihaknya sudah menyiapkan 500 kader untuk menduduki jabatan menteri hingga dirjen. "Kalau soal koalisi Capres dan siapa cawapresnya, itu belum bisa disebutkan sekarang dan tunggu hasil pemilu legislatif. Tapi, setidaknya dengan tawaran-tawaran koalisi yang dimunculkan sekarang, itu harus kita lakukan karena hal itu sebagai amanat rakyat. Bukan kemauan partai. Namanya juga usaha," tandas suami Megawati itu.

Menurut Taufik, setelah dirinya menemui konstituen di daerah, banyak yang mengusulkan agar PDIP berkoalisi dengan Golkar dan juga PKS. “Itulah suara yang muncul dari bawah. Memang kalau PDIP berkoalisi dengan Golkar dan PKS, maka pemerintahan yang terbentuk akan kuat. Tapi, kalau Golkar menolak, kita akan mencari partai lain. Semua ini masih coba-coba," tutur Taufik lagi.

Yang pasti, sambung Tjahyo Kumolo, setiap partai akan mengajukan kader terbaiknya untuk menjadi capres-cawapres maupun menterinya. Dan itu akan lebih baik jika didukung oleh parpol-parpol yang memiliki kekuatan di parlemen. Sehingga, pemerintahan yang terbentuk pun akan menjadi kuat karena didukung oleh parlemen yang kuat.

Menyinggung kondisi ekonomi sekarang ini, Taufik Kiemas menyebutkan selama Indonesia terus melakukan impor dan tidak mempunyai industri dan pabrik sendiri, sehingga negeri ini akan terus mengalami krisis. Padahal, posisi Indonesia berada antara Cina dan India yang berpenduduk hampir dua setengah milyar jiwa. Jumlah penduduk ketiga negara itu merupakan pangsa besar yang sangat besar di dunia.

Oleh sebab itu lanjut Taufik, kalau Indonesia terus mengekspor bahan mentah dan impor kebutuhan pokok secara terus-menerus, maka selamanya akan bangkrut. "Bung Karno sudah mengingatkan itu. Tapi, tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Konsekuensinya APBN 2009 sebesar Rp 1.125 triliun semuanya dari ekspor bahan mentah. Itulah yang harus dirubah, agar kita tidak mengalami krisis," sarannya Taufik.(eyd)