"Kami tetap mematuhi PP 78. Disetujui atau tidak disetujui, kami hanya mengusulkan. Dan pemerintah tidak akan keluar dari koridor, tidal mungkin pemekaran itu bersumber dari pemerintah, tapi masyarakat," tutup Gunandjar. (ian/jpnn)
JAKARTA - Komisi II DPR RI menerima dokumen pemekaran enam daerah di Sulawesi Utara di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kamis (11/7). Enam calon