Komisi IV DPR Menuntut Perbaikan Serius Kebijakan Pangan Nasional

“Pemerintah perlu memberi dukungan optimal baik dari sisi infrastruktur, jaringan distribusi, hingga pemasarannya agar potensi lokal ini dapat terus berkembang,” kata Anggia.

Terkait pupuk bersubsidi, Anggia jmelihat masih banyak problem krusial yang belum tertangani secara baik. Dari sisi anggaran alokasi pupuk bersubsidi, tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan.

Pada 2019 dialokasikan 29 triliun, tetapi turun menjadi Rp 26 triliun pada 2020, lalu turun lagi menjadi Rp 25,2 triliun pada 2021 dan 2022.

Dari sisi penyaluran, terdapat problem data kebutuhan pupuk bersubsidi dan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik) yang tidak valid dan akurat sehingga distribusinya bermasalah.

Banyak petani yang tidak terdaftar di e-RDKK, sering terjadi kelambatan pupuk bersubsidi akibat lambatnya penetapan alokasi oleh pemerintah di daerah, kinerja penyuluh pertanian mengenai penggunaan pupuk berimbang yang masih belum optimal, hingga penyaluran melalui kartu tani masih bermasalah hampir di semua daerah.

Penerbitan kartu tani harus berdasarkan e-RDKK sementara e-RDKK masih bermasalah.

Di 2023, Anggia menegaskan perlu ada perbaikan tata kelola penyaluran, misalnya penyalurannya dapat melalui BumDes, juga penerbitan kartu tani perlu didukung infrastruktur yang baik serta sosialisasi lebih luas.

Perbaikan data terkait luas lahan petani harus dilakukan agar pupuk subsidi tepat sasaran. Selain itu, pengembangan pupuk organik perlu dimasifkan melalui pemanfaatan program UPPO.