Komisi VII Endus Maraknya Antrean Pertalite, Mulyanto: Ini Akan Menyusahkan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah mengawasi penyediaan dan distribusi BBM Pertalite dengan baik, khususnya Pertamina dan BPH Migas.

Menurut Mulyanto, hal itu berdasarkan laporan dari masyarakat terkait pembatasan dan kelangkaan Pertalite di beberapa tempat akhir-akhir ini.

"Jangan sampai BBM Pertalite ini menjadi langka atau menimbulkan antrean panjang di SPBU. Ini akan menyusahkan masyarakat," ujar Mulyanto, Rabu (31/3).

Pasalnya, status Pertalite saat ini adalah BBM dalam pengawasan sehingga konsekuensi legal dan anggaran antara BBM umum dan BBM khusus penugasan sangat berbeda.

Mulyanto menjelaskan BBM umum tata niaganya mendekati seratus persen mengikuti mekanisme pasar, sementara BBM khusus penugasan tata niaganya seratus persen dikendalikan secara penuh oleh pemerintah.

Pengendalian itu termasuk harga eceran, kuota, maupun wilayah distribusinya. 

"Selisih antara harga keekonomian Pertalite dengan harga jualnya akan disubsidi pemerintah melalui skema dana kompensasi kepada Pertamina," ungkap politijus PKS itu.

Mulyanto minta kepada BPH Migas dan Pertamina tidak segan-segan untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pengendalian dan pengawasan distribusi Pertalite ini.