Komisi VIII Minta BPBD Cepat Merespons Bencana di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menekankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) cepat merespons terjadinya bencana di daerah-daerah. Yang harus cepat direspons terutama aspek sosial yakni sandang, pangan dan kesehatan supaya cepat tersedia di lokasi bencana.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018). Hadir dalam acara ini sepuluh Kepala BPBD di antaranya dari Sumut, Sumsel, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, NTB dan Papua.

Menurut Ali Taher yang dalam rapat tersebut didampingi Wakil Ketua Ihsan Qolba Lubis dan Tubagus Ace Hasa n Sazily menjelaskan, Komisi VIII sengaja mengundang Kepala BPBDsebab dalam peralihan iklim selama ini banyak terjadi banjir, longsor dan gempa bumi yang belum teratasi.

“Karena itu Komisi VIII DPR perlu mengundang langsung aparat penanggulangan bencana daerah untuk mencari solusi terbaik sekaligus penanganannnya,” jelasnya.

Dari data yang disajikan, lanjut politikus PAN ini, dalam mengantisipasi bencana gempa kita belum mempunyai standar maksimal, misalnya tidak mempunyai alat deteksi dini secara maksimal sehingga terjadi gelombang kemudian berdampak pada tsunami.

Kemudian bencana gempa bumi sebetulnya ada tanda-tanda awal sehingga bisa melakukan pencegahan. Alat-alat seperti ini kita belum memilikinya.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa mengadakan alat-alat tersebut dan dalam implementasinya bisa diupayakan tepat waktu tidak terkendala birokrasi yang panjang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ali Taher menyebutkan, beberapa bencana di daerah tidak ada ketersediaan logisltik di lapangan, misalnya banjir di Sumsel sampai sekarang belum ada bantuan  maskismal. Karena itu perlu ada kepekaan dari daerah, BNPB di pusat dan DPR khususnya dukungan Komisi VIII untuk mensuplai kebutuhan di daerah.