Komisi X Resmi Tolak Dekonsentrasi Dana PAUD

"Dalam rapat kerja dengan Mendiknas pada 5 Desember 2012, sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa, pola penganggarannya mengacu pada UU Sisdiknas. Di dalam UU tersebut tidak ada aturan tentang dekonsentrasi," papar Utut dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi, Senin (10/12).

Dijelaskannya, dana dekonsentrasi bisa saja diberikan oleh kementerian dengan catatan tidak memiliki UPT (unit pelayanan terpadu). Sangat aneh bila Ditjen PAUDNI yang memiliki banyak UPT justru melimpahkan sebagian besar dananya ke dana dekonsentrasi.

"Komisi X belum bisa menerima alasan dari Dirjen PAUDNI bahwa karena keterbatasan SDM hingga harus menyerahkan pengelolaan dana triliunan ke daerah. Ini bukan persoalan bagi-bagi duit, tapi pertanggungjawabannya kayak apa nanti," ujarnya.