Komisi XI Puji Peran BPKP dan BPK Cegah Korupsi di Banten

jpnn.com, SERANG - Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Provinsi Banten dalam mengawal penggunaan anggaran negara.

Dia juga melayangkan pujian terkait peran kedua institusi itu dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Banten.

Johnny menyampaikannya saat pertemuan antara tim kunjungan kerja Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Marwan Cik Asan dengan Kementerian Keuangan yang juga dihadiri BPK serta BPKP Perwakilan Wilayah Provinsi Banten, di Serang, Banten, Senin (30/7).

“Kalau ternyata masih ada operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Banten ini, maka bisa kita anggap kinerja BPKP gagal dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, mudah-mudahan tidak ada lagi,” kata Johnny.

Politikus Partai NasDem itu menambahkan, masih terjadi banyak OTT terhadap kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut dia, hal itu harus menjadi perhatian BPKP. Sementara itu, BPK harus lebih giat dalam mengaudit dan menganalisis keuangan.

“Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang saat ini dibangun BPKP sebenarnya sudah bagus. Namun, belum menunjukkan tata kelola keuangan yang benar jika dilihat dari masih maraknya praktik korupsi di daerah-daerah,” imbuh Johnny.

Secara administratif memang ada peningkatan hasil audit yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penurunan disclaimer dari pemeriksaan BPK.