Komitmen M Nuh Mulai Dipertanyakan

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefudin menegaskan agar pemerintah meninjau ulang perlu dan tidaknya Ujian Nasional bagi Sekolah Dasar (SD) menyusul kecurangan sontek massal di SDN Gadel Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. "Harus ada peninjauan ulang terkait ujian nasional di tingkat SD ini. Apakah cara ini sudah tepat," kata Lukman dalam sebuah diskusi bertajuk Tragedi Siami dan Kleptorasi di Jakarta, Sabtu (18/6). Lukman berpendapat, ujian nasional SD sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi dengan adanya kebijakan wajib belajar 9 tahun.

Karena itu, Lukman  mendesak agar pemerintah tidak terlalu memaksakan diri. Apalgi  desakan untuk menghapus ujian nasional juga telah disuarakan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kini masih menunggu keputusan hukum tetao.  "Sebaiknya pemerintah memang tidak perlu memaksakan sistem ini, sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan sejumlah kalangan yang meminta agar ujian nasional dikaji ulang," Lukman menegaskan.

Terkait kasus sontek massal di Surabaya, Lukman menilai sikap Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh terlalu defensif dengan membantah adanya sontekan massal. Menurut Lukman, terlalu dini jika Mendiknas membantah kesaksian Siami. Karena faktanya, Alif, putra Siami sempat mengatakan bahwa dirinya sengaja memberikan sontekan yang salah karena dirinya tidak rela untuk memberikan sontekan kepada teman-temannya. "Jadi kesimpulannya kan pasti ada sontekan massal, meski jawaban yang terjadi berbeda. Karena Alif sendiri sudah mengakui telah memberikan sontekan yang berbeda dengan jawabannya. Tetapi mengapa Mendiknas malah buru-buru membantah, dan menyatakan tidak ada sontekan massal," kata Lukman.

Dengan sikapnya itu, politisi dari  PPP ini balik mempertanyakan komitmen Mendiknas M Nuh dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Menurut Lukman, terlalu dini Mendiknas membantah pernyataan Siami. "Karena itu, kesimpulan tidak ada Sontekan massal dengan alasan karena jawabannya berbeda harus diteliti ulang. Karena tidak semudah itu untuk menarik kesimpulan  dimana fakta-fakta di lapangan sudah ditemukan barang bukti dan ada  pengakuan ," Lukman menegaskan.