Kompak Tolak Tarif Bromo Naik

jpnn.com - PROBOLINGGO - Seluruh pelaku wisata di Bromo menolak tegas rencana kenaikan tarif Bromo yang dinilai selangit. Mereka yang terhimpun dalam berbagai perkumpulan itu sepakat berkirim surat kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Perkumpulan yang dimaksud, antara lain, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA), dan Asosiasi Profesional Pariwisata Indonesia (ASPPI).

Penolakan itu disampaikan seluruh perkumpulan tersebut dalam diskusi di hall Hotel Cemoro Indah kemarin. Hadir dalam acara itu perwakilan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan pelaku wisata lain di empat pintu masuk menuju TNBTS. Total, sekitar 26 orang hadir dalam rapat yang berlangsung pukul 13.30 hingga pukul 16.00 tersebut.

Ketua PHRI setempat Digdoyo Djamaluddin mengatakan, penolakan yang disampaikan seluruh perkumpulan itu wajar. “Intinya, seperti yang saya sampaikan, peningkatan tarif yang bombastis ini akan mengurangi pendapatan di sektor pariwisata,” jelasnya.

Pihaknya juga belum tahu apakah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59/1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu sudah final atau masih bisa diubah. Sebab, menurut dia, segala bentuk regulasi harus dilakukan uji publik.

“Ini yang belum kita tahu. Rencananya memang bulan depan. Menurut TNBTS, akan ada sosialisasi. Apakah ketika sosialisasi kita bisa menyarankan untuk diubah soal tarif atau tidak, itu yang kami belum tahu,” katanya.

Sebab, informasi yang didapat, revisi PP tersebut sudah final dan tinggal pengesahan dari presiden. Jika itu terjadi, menurut dia, sektor wisata terancam gulung tikar.

Karena itu, pihaknya akan berkirim surat penolakan kepada Kemenhut. “Itu yang akan kami lakukan. Saat ini surat itu masih dirumuskan bersama teman-teman yang lain. Secepatnya akan diselesaikan dan dikirimkan ke pemerintah pusat,” jelas pemilik Hotel Yoschi itu.