Kompolnas Bantah Pernyataan Presiden

Senin, 03 September 2012 – 11:56 WIB

Ditambah lagi, program patroli mondok bersama ketua MUI Sampang dan ulama lokal yang dinilai berpengaruh. "Kegiatan-kegiatan itu justru belum dilakukan oleh instansi yang seharusnya bertanggung jawab soal itu," paparnya. Bagaimanapun juga, tugas polisi hanyalah menjaga keamanan.

Lagipula, berdasarkan pengamatan, pihaknya menilai polisi sudah melakukan prosedur yang ditetapkan untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa Desember tahun lalu. Namun, karena peristiwa itu terjadi sangat cepat dan masif, polisi tidak bisa langsung mengantisipasi saat terjadi. Terlebih, konsentrasi polisi terpecah dengan pengamanan puncak arus mudik.

Nasser memberi garis bawah, pencegahan yang dilakukan polisi delapan bulan terakhir tidak didukung oleh Pemkab sampang. Sehingga, terkesan polisi bekerja sendirian. Saat polisi berupaya menenangkan warga, pemkab tidak berupaya mencari jalan lain untuk menciptakan iklim yang kondusif. "Bupatinya terlalu sibuk dengan Pilkada," sambungnya.

Padahal persoalan utama di kecamatan Omben sebenarnya bukanlah keamanan. Melainkan, kesejahteraan di bidang ekonomi dan sosial. "Penyebab utama kasus Sampang adalah kemiskinan. Itu saja," lanjut Nasser. Pemkab Sampang dinilai kurang perhatian pada warga di desa Karang Gayam kecamatan Omben.

SURABAYA - Statemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal lemahnya intelijen mencegah bentrokan di Sampang dibantah oleh Komisi Kepolisian Nasional.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next