Konflik di Internal PPP Melebar

BOGOR―Pemecatan Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin mengundang reaksi keras kader PPP di Bumi Pasundan. Mayoritas ketua DPC se Jabar mengecam kebijakan sang ketua umum, Suryadharma Ali (SDA).
    
Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor Ade Munawaroh menyebut surat pemecatan bagi Wakil Ketua Umum, Suharso Monoarfa dan empat ketua DPW adalah bodong alias palsu. Karena memecat Ketua DPW Partai itu tak semudah itu, harus melalui mekanisme partai seperti yang diatur dalam AD/ART.
    
 “Berdasarkan informasi dari Wakil Ketua bidang internal, surat pemecatan itu bodong dan kami juga menganggap itu bodong,” kata Ade. Namun, bila surat pemecatan itu benar, maka DPC PPP Kabupaten Bogor dan DPC-DPC lainnya di Jabar akan melakukan perlawanan. Pasalnya, SDA telah berlaku arogan tak etis dan sewenang-wenang.
    
“Kami seluruh kader PPP se-Jawa Barat tak terima ketua kami diperlakukan seperti itu. Kami akan melawan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh kader PPP marah atas tindakan SDA yang hadir dalam kampanye Gerindra di Senayan beberapa waktu lalu. Namun, dengan alasan menjaga stabilitas partai jelang pemilu, maka seluruh kader manahan diri.
    
Ketua DPC PPP Kota Bogor Andi Surya Wijaya juga menyesalkan peristiwa pemecatan RY bersama tiga Ketua DPW PPP lainnya. Menurutnya, keputusan itu tergesa-gesa dan tak melalui pengkajian. Seharusnya, keputusan pimpinan partai itu mengedepankan unsur musyawarah.
    
“Kita DPC PPP di Jabar meminta keputusan itu dikaji ulang, karena masalah yang terjadi di antara pimpinan partai berlambang kabah itu hanya masalah miskomunikasi,” terang Andi Surya kemarin.    
    
Terpisah, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat Yusuf Puadz menilai, keputusan SDA dianggap sebagai langkah inkonstitusional. Pasalnya, pemecatan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme partai yang telah ditentukan.

"Tidak ada alasan apa pun untuk memecat. Terlebih sikap para ketua (DPW) PPP itu merupakan usulan, jadi seharusnya DPP menampung usulan itu, bukan malah memecat," kata Yusuf saat dihubungi, Rabu (16/4) malam.

Yusuf menilai, mosi tidak percaya kepada SDA yang diusulkan 26 DPW PPP yang menjadi pemicu konflik internal itu bukanlah suatu kesalahan. Sebab, tambahnya, mosi tidak percaya itu muncul karena sikap SDA yang telah melanggar aturan partai.

"Jadi jangan menyalahkan kalau ada mosi tidak percaya kepada ketua umum," katanya. Hal yang sama pun dikatakan Wakil Ketua DPW PPP Jabar Komarudin Taher.

Dia menjelaskan, pemecatan empat ketua DPW PPP beserta Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa itu merupakan bentuk arogansi kedua dari SDA. Arogansi pertama, terang Taher, dilakukan SDA saat menghadiri kampanye Partai Gerindra, beberapa waktu lalu.

Bahkan, kata Taher, saat menghadiri kampanye itu, SDA menyatakan dukungannya terhadap calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Padahal, saat menggelar mukernas PPP di Bandung beberapa waktu lalu, kata Taher, partainya telah menyepakati tidak akan membicarakan pencapresan. "Apalagi menyatakan dukungan (pencapresan). Jelas ini merupakan arogansi dari ketua umum, karena telah melanggar aturannya sendiri," kata Taher.