Konflik KPK-Polri Bisa Berdampak Pada Kasus di Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dinilai akan berdampak buruk pada kinerja polisi. Tidak hanya KPK yang akan tersendat dalam menangani kasus korupsi, Polri juga bisa terhambat dalam menangani pelbagai kasus di daerah. 

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Hasibuan menjelaskan, konflik Polri-KPK yang berkepanjangan akan berdampak negatif pada kepolisian. Pasalnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian tentu akan turun drastis. “Saat itu terjadi, bukan tidak mungkin masyarakat meninggalkan Polri,” paparnya.
            
Akibat tidak adanya kepercayaan terhadap Polri, bisa jadi masyarakat ogah untuk berhubungan dengan Polisi. Baik untuk menyelesaikan permasalahannya atau hanya sekedar untuk memberikan informasi terkait masalah yang terjadi di masyarakat.
“Kalau ini terjadi, tentu tanda-tanda buruk untuk lembaga hukum,” tuturnya.
            
Kompolnas telah berkoordinasi dengan petinggi Polri agar bergerak cepat menyelesaikan pemasalahan antara KPK dan Polri. Harapannya, tidak terjadi kontra yang jauh lebih besar lagi. “Kami juga berusaha menyelesaikan masalah yang seperti benang kusut ini, kasihan KPK dan Polri ini,” jelasnya. 
            
Dengan begitu, rencana Presiden Jokowi untuk memutuskan masalah KPK dan Polri pada pekan depan itu sebenarnya sudah sangat ditunggu. Kompolnas menyerahkan semuanya pada Presiden Jokowi agar, apakah Komjen Budi Gunawan batal dilantik atau tidak. “Yang paling utama harus ada penyelesaian,” tegasnya. 
            
Jika, Presiden Jokowi akhirnya membatalkan pelantikan Budi Gunawan, maka Kompolnas secara otomatis akan kembali mengusulkan nama-nama calon Kapolri. Seperti yang selama ini beredar, calon Kapolri yang bisa diajukan, diantaranya Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayitno, dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso. “Usulan calon Kapolri akan langsung diserahkan,” jelasnya.  (gun/idr)