Konflik KPK-Polri Tak Perlu Sampai Revisi UU KPK

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mampu menjelaskan tujuan yang hendak dicapai, jika ingin merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Jangan sampai muatan yang hendak diubah justru tidak bersinggungan dengan persoalan yang kini sedang dihadapi KPK.

Pandangan tersebut dikemukakan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, setelah mendengar salah satu pasal yang kemungkinan akan direvisi dari UU KPK, terkait kewenangan penanganan kasus korupsi. 

Kemungkinan akan ditangani seluruhnya oleh KPK. Sementara Kepolisian dan Kejaksaan nantinya tidak lagi diberi kewenangan menangani kasus dugaan korupsi.

“Saya dengar pertimbangan agar tidak terjadi benturan kewenangan antara Polisi dan KPK. Ide itu sebetulnya memang bagus, tapi sayangnya tidak menjawab persoalan yang kini sedang dihadapi oleh KPK. Konflik antara KPK dan Polri sekarang ini bukan disebabkan adanya perselisihan kewenangan di antara dua institusi itu,” katanya, Senin (9/2).

Menurut Said, kalau DPR mengira pangkal dari kasus KPK-Polri karena adanya benturan kewenangan, maka tidak perlu merevisi UU KPK. Sebab Indonesia sudah punya instrumen ketatanegaraan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu melalui pengajuan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi.

“Jadi, kejelasan tujuan dari rencana revisi UU KPK itu menjadi hal pokok yang harus diperhatikan oleh DPR. Jangan sampai masalahnya di perut, tetapi yang diberikan malah obat sakit kepala,” katanya.

Selain itu, Said menilai DPR juga harus mampu memastikan revisi UU KPK dilakukan karena memang benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat khususnya bagi efektivitas kerja dari lembaga anti rasuah tersebut. Bukan justru sebaliknya.