Konon Jabar Tak Bisa Lepas dari Honorer, Jumlahnya Tertinggi se-Indonesia 

Pendataan hanya untuk pemetaan honorer.  

Dian melanjutkan seluruh pemerintah daerah sesuai instruksi dari pemerintah pusat dalam 2-3 tahun ke depan harus menyelesaikan honorer, sehingga setiap provinsi harus nol non-ASN.

Namun, dalam praktiknya Provinsi Jabar tidak bisa terlepas dalam pengangkatan honorer, bahkan jumlahnya terbanyak di seluruh Indonesia.

"Kami juga menanyakan kepada BKD soal outsourcing. Jawabannya BKD beberapa tenaga administrasi yang dialihkan menjadi tenaga outsourcing (kebersihan, sopir, satpam), sehingga tidak dimasukkan dalam data," pungkas Dian. (esy/jpnn)