Konsisten Mengacu UUD, Wiranto Tolak Presidential Threshold

jpnn.com - BOGOR - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto terus menyatakan penolakannya atas ambang batas syarat untuk mengusung pasangan calon presiden (presidential threshold) 20 persen. Alasannya, pembatasan itu sama saja membatasi pilihan rakyat Indonesia dalam memilih presiden.

Wiranto yang bersama Hary Tanoesoedibjo sudah mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden (capres) itu menegaskan, presidential threshold harusnya tidak dijadikan patokan. Sebab, mengacu ketentuan pemilihan presiden pada pasal 6a ayat (2) UUD 45 maka harusnya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

"Saat mendeklarasikan diri jadi capres-cawapres, kita sudah berpedoman dari UUD 45 pasal 6a ayat 2. Bahwa presiden dan cawapres diajukan oleh parpol peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Jadi tidak ada PT dan patokannya," ujar Wiranto di acara peringatan ulang tahun Hanura yang ketujuh di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Sabtu (21/12) petang.

Karenanya Wiranto yang telah dinobatkan sebagai capres Hanura berpasangan dengan Hary Tanoesoedibjo itu menegaskan, partainya sejak awal konsisten untuk menghormati UUD itu, termasuk dalam hal pencalonan untuk pilpres. "Kalau nanti presidennya banyak, ya itu risikonya dan dikembalikan ke masyarakat saja," tegasnya.

Lebih lanjut mantan Panglima ABRI itu mengingatkan, Pemilu 2014 nanti akan sangat menentukan nasib rakyat Indonesia selama lima tahun ke depan. Karenanya, ia wanti-wanti agar rakyat Indonesia tak salah pilih.

"Pemilu 2014 adalah pilihan kita, apakah kita akan menuju jalan terjal tapi mendapat suatu kehormatan dalam pergaulan bangsa-bangsa, atau kita masuk ke jalan lurus tapi justru terjerumus dalam kehinaan," ucapnya.  

Karenanya dia meminta pada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin, yang tentunya bisa membuat perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. "Itu tergantung masyarakat yang memilih dan pemimpinnya nanti yang dipilih. Maka menurut saya perlu pencerahan pemimpin yang bisa melakukan perubahan," ucap mantan ajudan Presiden Soeharto itu.(chi/jpnn)