Konsorsium PPTKIS Bukan Solusi

“Meskipun PPTKIS dibentuk, tanpa didasari regulasi yang ketat, maka percuma saja. Karena kekerasan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dapat dipastikan akan tetap terjadi,” ungkap Ribka ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Kamis (17/2).

Selain itu, lanjut Ribka,  saat ini UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI juga tengah dalam proses direvisi. Sehinga, tidak adanya peraturan perundangan yang melindungi TKI pelaksana rumah tangga (PLRT), maka moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Berdasarkan keputusan rapat bersama dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) beberapa waktu lalu, maka moratorium harus tetap dilaksanakan,”tegasnya.