Konsumen Terlambat Respons Kenaikan Bawang

Selasa, 19 Maret 2013 – 06:08 WIB

"Makanya kami berharap kerja sama dengan pemerintah provinsi dapat diaplikasikan. Saat ini sudah masuk ke Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) meski tidak semuanya dituruti, tapi setidaknya kami bisa menyampaikan informasi seperti mewaspadai adanya free rider atau pihak lain dalam kasus daging sapi," tandasnya.

Berkaca dari persoalan bawang putih dan daging sapi, lanjut dia, pemerintah daerah harus mendorong competition policy. Diyakini, competition policy dapat mereduksi perdagangan bebas.

"Sementara dari sisi pelaku usaha, harus berperilaku lebih sehat, menghindari diskriminasi, kartel dan menjaga pasokan," ucap dia. Bahkan kalau pelaku usaha terkait terbukti bersalah maka dapat didenda sampai dicabut izinnya.

Dendy menambahkan persoalan bawang putih tidak lepas dari kebijakan pembatasan impor hortikultura yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sejumlah dokumen. "Sekarang yang tampak ramai bawang putih saja, tapi sebenarnya produk hortikultura lain berpotensi terjadi hal demikian," ungkapnya.

SURABAYA- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai konsumen terlambat memberi respons atas kenaikan harga bawang putih di pasaran. Merujuk

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next