Lebih lanjut politisi PKS ini juga mendorong dilakukannya audit terhadap dugaan adanya penyimpangan terhadap proyek RJA DPR yang menelan anggaran sekitar Rp500 miliar itu. "Pimpinan DPR dan BURT sudah minta BPK dan lembaga terkait untuk mengauditnya karena kita berfikir apakah ada yang main. Kita sendiri jangan sampai kena fitnah karena masalah ini. Kita BURT adalah kelengkapan dewan yang tugasnya menjaga kerja dan kinerja dewan," pungkas Anggota Komisi VIII DPR itu. (fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari Fraksi PKS, Rahman Amin, menyatakan bahwa PT Adhi Karya Tbk yang menjadi kontraktor proyek