KontraS: Kritik Pelanggaran HAM Bukan Berarti Dukung Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar kembali mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelanggara pemilihan presiden. Menurutnya, KPU seolah ingin bermain aman dalam agenda debat capres yang mengabaikan isu hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Seolah-olah ketika KontraS mengkritisi Prabowo, bukan berarti mendukung Jokowi. Kita tidak peduli siapapun yang menang. Problem HAM negeri ini bukan hanya Prabowo," kata Haris dalam diskusi media bertajuk Quo Vadis Hukum dan HAM di Indonesia; Dilema Penegakan Hukum dan Politik di Jokowi-JK Center, Jalan Halimun, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Haris sendiri mengaku tidak peduli siapa yang akan menang dalam Pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang. Kata dia, penuntasan pelanggar HAM akan tetap disuarakan, termasuk akan mengklarifikasi langsung ke KPU yang tidak mengangkat isu HAM dalam debat Capres.

“Ide di balik lahirnya KPK, dan kuatnya Komnas HAM atau lembaga lain adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang luar biasa. Kalau dua lembaga itu masih ada, harusnya KPU cerdas menangkap ternyata masih ada permasalahan yang terjadi,” katanya.

KontraS lantas membeberkan kapasitas personal dan orang-orang sekeliling para capres. Jejak rekam masa lalu, Jokowi dianggap sudah menang 10-0. Jokowi generasi baru non-orba. Sementara soal kapasitas, baik Prabowo maupun Jokowi tidak ada yang ideal.

Namun kata Haris, Jokowi berpengalaman di Solo dan Jakarta. Sementara Prabowo, masa lalunya masih gelap sehingga membuat Jokowi sangat unggul. Sementara pengalaman Prabowo di kemiliteran  punya catatan buruk dan punya beban hutang dan upah buruh dalam mengembangkan usahanya.

Dalam pembentukan kabinet yang akan dibentuk oleh masing-masing kubu jika menang akan dilihat dari orang-orang di sekeliling capres, memiliki dilema soal HAM. Hanya saja, Jokowi secara personal memang lebih baik, tapi secara kapasitas orang-orang sekitarnya tidak lepas dari sejumlah purnawirawan yang sedang bertarung dan punya catatan buruk di masa lalu.

Di tempat yang sama caleg PDIP terpilih, Adian Napitupulujuga mengkritisi ulah timses Prabowo yang ingin menyeret Jokowi dalam kasus Transjakarta karatan. Menurutnya, Kejagung sudah menyatakan Jokowi tidak terlibat dan kasusnya tak pantas disandingkan dengan yang melibatkan Prabowo.