Kontroversi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Jamiluddin Sarankan Megawati Mencontoh SBY dan JK

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didaput menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam peraturan tersebut dijelaskan BRIN terdiri dari dewan pengarah dan pelaksana.

Pengangkatan Mega itu menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, latar belakang Mega dinilai tidak cocok dengan posisi tersebut.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga megatakan, penilaian akademisi tersebut masul akal.

Menurutnya, latar belakang Ketum PDIP itu memang tidak berkaitan dengan dunia sains. Selama ini Mega hanya dikenal sebagai politisi yang menjadi ketua umum partai dan pernah presiden menggantikan Gusdur yang saat itu diturunkan MPR melalui Sidang Istimewa.

"Patut disayangkan kenapa Mega mau menerima tawaran tersebut. Sebab, sebagai sosok yang pernah menjadi presiden, idealnya posisi tersebut bukan, lah, jabatan yang menarik buat mantan presiden," ujar Jamiluddin kepada JPNN.com, Rabu (5/5).

Mantan Dekan Fikom IISIP itu membayangkan kesulitan Ibunda Puan Maharani tersebut mengarahkan para ilmuwan yang menjadi peneliti dan penemu inovasi di BRIN.

Pasalnya, para ilmuwan di BRIN memiliki keahlian khusus yang mumpuni dan bekerja dalam kesenyapan.