Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Masih Lemah

Rabu, 27 Januari 2010 – 19:59 WIB

Ketua Komisi V Taufik Kurniawan menjelaskan, rapat gabungan bertujuan untuk melihat konsisten-tidaknya National Summit yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap keterkaitan program yang ada dimasing-masing departemen khususnya bidang infrastruktur. "National Summit yang disampaikan Presiden tahun lalu menghasilkan 30 rekomendasi dimana salah satu rekomendasi yang terpenting adalah masalah infrastruktur," kata Taufik Kurniawan, dari Fraksi PAN.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menjelaskan, tahun 2010 kementeriannya mendapat alokasi dana APBN untuk pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar Rp34,796 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni Rp27,251 triliun dan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp7,544 triliun yang dilaksanakan melalui kegiatan swakelola dan kontraktual.

"Kegiatan swakelola sebanyak 6.877 kegiatan dan kontraktual sebanyak 32.085 paket kegiatan. Paket-paket pekerjaan yang akan dilaksanakan sebanyak 38.962 kegiatan tersebut tersebar di 1.059 satuan kerja (satker)," jelas Joko Kirmanto.(fas/jpnn)

JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai lemah dalam mengkoordinasikan kementrian-kementrian yang ada dalam pelaksanaan pembangunan

• First «
• Prev
• 1
• 2