Koordinasi Pemda- Kementerian Teknis Lemah

Jumat, 18 Juni 2010 – 03:43 WIB

Selain itu, Gamawan menilai, implementasi SPIP yang baik, dapat mengurangi peluang intervensi kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena, pengelolaan keuangan daerah akan terkendali dengan sistem dan aturan yang telah ada.

Namun, Gamawan menambahkan, efektifitas SPIP juga tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menciptakan kontrol yang baik. Sebab, SPIP lebih menekankan pada bentuk perubahan perilaku yang positif. "Komitmen kepala daerah harus sesuai dengan konsep dasar SPIP. Dimana dirinya (kepala daerah, Red) sebagai teladan dan penentu keberhasilan implementasi SPIP. Dengan demikian, penerapan SPIP dapat mengawal proses pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah," tutur mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Gamawan lalu mengungkapkan, penyerapan APBD untuk provinsi pada 2008 masih sebesar Rp. 87,1 triliun atau 87 persen dari total APBD provinsi dengan besar Rp. 100,1 triliun. Selain itu, porsi alokasi APBD untuk kepentingan publik yang masih rendah. Karena dalam APBD provinsi 2010, alokasi untuk kepentingan publik hanya Rp. 47,8 triliun atau 42 persen dari total APBD yang sebesar Rp. 113,1 triliun.

"Harus diakui juga, pelayanan publik di era otonomi daerah yang seharusnya lebih baik, ternyata masih memprihatinkan. Ini karena daya responsive daerah terhadap keluhan masyarakat masih kurang," ungkapnya.