Korban Peristiwa Talangsari dan Pemerintah Teken Kesepakatan, Begini Poin-poinnya

jpnn.com, LAMPUNG TIMUR - Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL) menandatangani kesepakatan dengan Tim Terpadu Penanganan HAM yang Berat Kemenko Polhukam RI, Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemkab Lampung Timur.

Komitmen bersama ini dibuat di Dusun Subing Batu 3, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (16/12).

Ada lima poin yang disepakati dan diteken sebagai hasil pertemuan tersebut. Berikut poin-poinnya:

1. Pemerintah telah melakukan upaya pemulihan terhadap korban peristiwa Talangsari dan berkomitmen terus melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk pemenuhan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Korban peristiwa Talangsari dan masyarakat mengapresiasi dan mendukung upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah serta berkomitmen untuk bersama menatap ke depan demi kemajuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan program-program untuk mendukung sumber daya di lokasi terdampak peristiwa Talangsari maupun wilayah sekitarnya, untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat dan korban secara umum.

4. Semua pihak berkomitmen untuk berperan aktif berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk menyukseskan program pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Peristiwa Talangsari merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang membawa dampak bagi negara dan masyarakat, oleh karena itu, pemerintah dan seluruh korban peristiwa Talangsari beserta masyarakat menyesali terjadinya peristiwa tersebut dan pemerintah menjamin bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.