Korpri Dorong PNS Songsong Era e-Government

Korpri, lanjut Bima, juga mendorong kalangan pegawai negeri sipil di kementerian dan lembaga sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik bisa terus meningkatkan familiarity index atau indeks 'keterbiasaan' terhadap teknologi informasi. Hal itu penting untuk mendongkrak kinerja pelayanan publik.

Bima menambahkan, meskipun OGP dan peningkatan pelayanan publik merupakan tugas pemerintah, namun Korpri bisa saja mengambil peran sebagai agen inisiator untuk sisi identifikasi peningkatan kapasitas SDM. Hal ini pun sesuai dengan harapan Presiden Jokowi agar abdi negara terus berusaha memudahkan masyarakat  mengakses pelayanan publik dalam bentuk sistem e-Govt.

Prinsip e-government yang berbasis penggunaan informasi dan teknologi komunikasi, pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas proses layanan aparatur sipil kepada publik melalui sistem layanan online.  Manfaat langsung dari layanan online adalah pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah.

Para ASN pun sudah banyak menelurkan contoh-contoh baik (best practices) sistem pelayanan masyarakat dengan platform e-government. Bahkan, dalam skala desa, e-Govt telah dirintis oleh Desa Panggungharjo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Sistem Pelayanan Masyarakat Desa (Sipemdes).

"E-government baik di Pemda DKI maupun di Kelurahan Panggungharjo, terbukti membuahkan hasil nyata, terutama dalam efisiensi layanan," kata Presiden Jokowi.

Para ASN Desa Panggungharjo telah menyadari dengan baik bahwa e-government tidak berarti melulu urusan pelayanan yang kemudian justru bisa menghilangkan interaksi antara kantor desa dengan warga masyarakat.
E-government mencakup juga urusan interaksi antarwarga masyarakat dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga.

Dalam pandangan Presiden, pemerintah yang transparan akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik. Apalagi ruang-ruang pengawasan publik akan terbuka lebih lebar lagi. Dengan begitu, pemerintah di semua tingkatan akan bisa membangun legitimasi, membangun memperkuat kepercayaan publik.

Inilah makna kontekstual Kebangkitan Nasional, yaitu membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan berwibawa melalui e-government. Itulah yang ingin diwujudkan Presiden Jokowi.(adv/jpnn)