Koruptor Harus Dibunuh

Minggu, 09 Desember 2012 – 10:59 WIB

Rokhmin Dahuri. Foto: Arundono/JPNN

Sementara itu proyek ditebar. Itu yang kasus mark up sampai sekarang lebih parah. Contohnya kasus Angelina Sondakh, brokernya dapat berapa persen, DPR nya dapat berapa, ada rektor yang diduga kecipratan dan belum juga kalau kalau kepala daerahnya dapat. Jadi APBN yang bener-benar untuk pembangunan hanya tinggal 10 persen. Karena sudah jelas, 55 persen untuk belanja pegawai, tapi itu bukan belanja pegawai tapi untuk gedung, mobil segala macam.

Jadi intinya negara yang makmur dan maju adalah negara yang gaji pegawai negerinya cukup dan sejahtera. Enggak ada seperti di Indonesia, yang gajinya kecil dan proyeknya bertebaran, di mark up. Ini yang membuat munafik sampai sekarang. Istri saya masih pegawai negeri, dia tahu persis.

Lalu kalau ada pejabat ke Jakarta, kasih SPJ lengkap segala macam. Tapi kalau ada dosen sampai ke pelosok-pelosok dikasih 50 ribu perhari. Itu semua. Harus ditingkatkan gaji PNSnya. Hingga cukup. APBN kita itu ada, cuma dikorup. Yang paling senang dengan situasi sekarang ada koruptor sejati karena dia bisa main kungfu tingkat tinggi dan main proyek. Untuk preventif harusnya gaji ditingkatkan. Besarnya studi banding aja dengan Malaysia yang biaya hidup hampir sama dengan di sini.

Kalau langkah preventif hanya berupa gaji yang ditingkatkan tidak bisa. Nanti kayak zaman Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, ada remunarasi, malah muncul Gayus-gayus bertebaran.