Kotak Suara Hilang, Anggaran Pilkada Medan 2015 Membengkak

Sementara menurut pengamat transparansi anggaran Elfenda Ananda, berdasarkan hasil penelitian yang pernah mereka lakukan beberapa tahun lalu, pembengkakan biaya Pilkada lebih banyak terserap untuk kebutuhan biaya penyelenggara. Selain membayar honor penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan dan KPPS, biaya terbesar juga terdapat di pembentukan kelompok kerja (pokja).

Anggaran untuk pokja ini pun cukup besar. Anehnya, tidak ada batas minimal atau maksimal Pokja yang bisa dibentuk di setiap KPU kabupaten/kota.

Artinya, jumlah pokja berbeda di tiap kabupaten/kota. Ditambah lagi, di dalam pembiayaan pokja, juga dimasukkan honor untuk penyelenggara pemilu (Pilkada). Padahal, sudah ada honor dan gaji tiap bulannya untuk komisioner maupun staf sekretariat. Hal ini menurutnya termasuk double budgeting (anggaran ganda).

Menurutnya KPU Medan harus memulainya dengan perencanaan yang matang. Harus dilakukan uji publik terhadap anggaran pilkada yang bakal di ajukan. Hal ini agar masyarakat juga bisa mengawasi. (bal/adz)