KPK Desak SBY Perpanjang Masa Tugas Pegawai KPK

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqqodas mengungkapkan pihaknya terancam kehilangan 41 pegawai di lingkungan KPK pada akhir tahun 2012 ini. Hal ini terjadi jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera menandatangani draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia (SDM) di KPK. 41 pegawai tersebut adalah pegawai negeri sipil (PNS) dari intansi lain yang bekerja di KPK.

"SDM-SDM KPK itu terdiri dari PNS-PNS kementerian atau lembaga. Jika tidak segera diteken bulan ini, ada 41 PNS KPK yang mundur, habis masa tugasnya delapan tahun. Itu non penyidik. Mereka dari BPKP Kemenkeu," ujar Busyro di Jakarta, Rabu (5/12).

Masa tugas para pegawai itu, kata Busyro, maksimal delapan tahun. Namun, jika berdasar pada revisi PP tersebut, maka para PNS itu dapat diperpanjang masa tugasnya di KPK menjadi 12 tahun. Kini semuanya bergantung pada Presiden. Draf revisi itu telah berada di tangan Presiden sebulan lalu. Draf tersebut dibuat KPK bersama instansi terkait, seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, dan lembaga lainnya.

"Lebih cepat lebih baik (tandatangan draf). Pelayanan publik yang baik itu tidak menunda-nunda. sekarang ini presiden sibuk bisa dipahami lah. Sekarang katanya sudah, sudah di meja. Tapi mejanya presiden ada berapa ya saya enggak tahu," pungkas Busyro.