KPK Imbau Jangan Proses Pencalonan Koruptor

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin politik di negeri ini sehat, bebas dari korupsi. Karenanya, dalam setiap penuntutan di persidangan, KPK selalu mengupayakan agar terdakwa korupsi dicabut hak politiknya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan penyelenggara negara. 

Sebab, berkaca dari realitas belakangan ini ada narapidana korupsi di beberapa tempat yang menjadi kepala daerah.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK berharap seharusnya mantan koruptor tidak boleh jadi calon kepala daerah. "Di seluruh dunia juga seperti itu, criminal record menjadi syarat," katanya, Senin (13/6).

Menurut dia, KPK tak ingin seorang yang pernah dihukum karena korupsi lalu terpilih lagi menjadi kepala daerah. "Mudah-mudahan tidak terjadi," katanya.

Namun, Syarif menyadari bahwa KPK tidak boleh mengeluarkan regulasi untuk melarang Komisi Pemilihan Umum  memeroses mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah.

"Tapi, kami imbau bekas narapidana korupsi jangan diproses lagi pencalonannya. Itu hanya imbauan," tegas Syarif. (boy/jpnn)