KPK Jadikan Tersangka, Siti Fadhillah: Jangan Ada Tekanan Politik

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadhillah Supari, mengaku tidak mengetahui masalah apa dalam proyek alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa (KLB) di Departemen Kesehatan tahun 2005 yang membuatnya jadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikatakan Siti, dirinya mengetahui statusnya ditetapkan tersangka KPK dari pemberitaan media, termasuk soal pasal penyalahgunaan wewenang yang disangkakan penyidik terhadap dirinya. Siti menyatakan, ketika proyek itu dilakukan, dirinya merekomendasikan bahwa korban banjir bandang menunggu pengobatan.

"Saat itu sangat mengkhawatirkan. Sebagai Menkes, saya ambil kebijakan agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aturannya Keppres 80 tahun 2005. Kemudian kasus itu diputuskan dalam sidang di Tipikor. Di mana dalam kasus itu sama sekali, ada fakta persidangan bahwa Menkes tidak terkait," kata Siti di kantor PP Muhammadiyah, Kamis (10/4).

Karena itu, Siti berharap KPK bekerja profesional. Sebab, dalam keputusan Pengadilan Tipikor sama sekali tidak ada fakta hukum yang menyebut dirinya terlibat langsung. "Kami berharap tidak ada tekanan politik dalam kasus ini," tegasnya.

Siti hari ini menemui Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan jajaran untuk meminta dukungan terhadap dirinya. Kedatangan Siti diterima langsung oleh Din bersama Majelis Hukum PP Muhammadiyah Saiful Bahakri, Siti Noordjanah Ketua Umum PP Aisyiyah, dan dua pimpinan PP Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah.

Majelis Hukum PP Muhammadiyah Saiful Bahakri, menyatakan kesediaan membantu Siti dalam menghadapi kasus hukumnya. "Kami bersedia membantu keadilan dalam proses hukum Ibu Siti. Dalam situasi kasusnya Ibu bisa diperjuangkan. Walaupun ada unsur politis dalam kasus ini," sebutnya.

Hal senada juga dikatakan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Menurutnya PP Muhammadiyah siap membantu dan mendampingi proses hukumnya jika dibutuhkan Siti. Din juga meminta Siti bersabar.(fat/jpnn)