KPK Kebanjiran Laporan soal Bansos DKI, Wagub: Mungkin Hanya Miskomunikasi

"Dari data data itu kita bersyukur tidak ada laporan yang tidak tepat sasaran. Bansos yang diberikan sesuai kriteria dan syarat-syarat dan tepat sasaran pada yang dituju," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menerima laporan masyarakat terkait masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah. Ribuan laporan masuk melalui aplikasi Jaga Bansos yang dikelola KPK.

"Jaga Bansos telah menerima 1.550 keluhan terkait penyaluran bansos hingga 23 Oktober 2020," ucap staf KPK bidang pencegahan, Erlangga Dwi Saputro, dalam diskusi secara daring, Jumat (6/11).

Erlangga memaparkan 504 dari 1.550 keluhan yang masuk telah diteruskan ke pemerintah daerah setempat. Mayoritas warga yang mengakses aplikasi merupakan warga di kota besar dengan akses internet yang baik.

Dia membeberkan tiga laporan yang paling banyak ke pemerintah provinsi (Pemprov), yakni DKI Jakarta dengan 69 laporan, Jawa Barat dengan 33 laporan, dan Jawa Timur dengan 12 laporan.

Kemudian, tiga keluhan terbanyak ke kabupaten/kota yakni Kota Surabaya dengan 73 laporan, Kabupaten Bogor dengan 47 laporan. Kabupaten Tangerang dengan 41 keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos.

"Kalau di klaster keluhan rata-rata paling banyak mengaku tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar sebanyak 692 keluhan," ucap Erlangga.

Selain itu, warga mengeluh jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, bantuan tidak dibagikan oleh aparat, bantuan berkualitas buruk. Kemudian, mendapat bantuan lebih dari satu, penerima bantuan fiktif, serta penerima yang tak seharusnya menerima bantuan. (ant/dil/jpnn)