KPK Kumpulkan Data Cara Pejabat Daerah Berlebaran

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendata penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas milik negara lainnya untuk kepentingan pribadi pejabat berlebaran. Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyatakan, KPK akan menemui Menteri Dalam Negeri untuk membahas temuan KPK tentang penggunaan fasilitas negara untuk lebaran.

 

"Kita tunggu hasil dari tim KPK, kan kita juga mendata (pengunaan fasilitas negara untuk kepentingan pejabat berlebaran) itu juga. Kita lihat bagaimana data itu," ujar Haryono di kantornya, Selasa (21/9), saat dimintai tanggapan perihal temuan Tranparency International Indonesia (TII) yang mencatat adanya penggunaan fasilitas negara maupun APBD untuk kepentingan lebaran.

Haryono menegaskan, KPK ingin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bisa lebih baik. IPK, lanjut Haryono, ditentukan pula oleh persepsi masyarakat dalam melihat penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, tak terkecuali untuk pejabat berlebaran.

"Kita ingin menaikan IPK, salah satunya dilihat dari bagaimana persepsi masyarakat terhadap hal-hal seperti ini," ucapnya.