KPK Merasa Tak Berkewajiban Awasi Munas Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar IX pada 30 November mendatang, muncul suara-suara yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memelototi proses pemilihan ketua umum di partai yang kini dipimpin Aburizal Bakrie itu. Tujuannya, untuk menghindarkan suap dalam perebutan kursi ketua umum Golkar.

Namun, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Munas IX Golkar. Alasannya, Golkar juga tak punya kewajiban melibatkan KPK.

"Enggak ada kewajiban. Parpol juga enggak ada kewajiban untuk melibatkan KPK," kata Johan di KPK, Jakarta, Senin (24/11).

Johan menegaskan, pihaknya bisa saja melakukan penelusuran terhadap penyelenggara negara. Namun, ujar dia, KPK tidak memiliki kewajiban untuk melalukan penelusuran terkait dengan Munas Golkar, termasuk kepada calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Kalau misalnya KPK dilibatkan untuk mentracking, tracking apanya? Kan itu parpol, institusi politik. Kecuali dia penyelenggara negara," ucap Johan.

Seperti diberitakan, juru bicara Tim 6 atau inisiator gerakan regenerasi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa ingin KPK turut serta dalam Munas Golkar. Dengan demikian, KPK bisa mencegah korupsi dalam forum itu. Agun berharap KPK menelisik sumber dana peserta Munas itu.(gil/jpnn)