KPK Sebut Kemitraan Ruangguru Cs di Kartu Prakerja Sarat Konflik

"Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta, ujar dia.

Berdasarkan kajian itu, KPK menyebut metode pelaksanaan program pelatihan program Kartu Prakerja berpotensi merugikan negara. Lembaga antikorupsi merekomendasikan agar pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dilarang tayang di platform digital mitra kartu prakerja.

KPK juga merekomendasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meminta pendapat ahli terkait penetapan delapan Platform Digital tersebut.

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara," tandas Alex. (tan/jpnn)