KPK Selidiki Ruang Banggar

Dijadikan Museum, Dewan Pengusul Renovasi Diperiksa

Kamis, 19 Januari 2012 – 06:56 WIB

"Kesalahan ada di Kesekjenan DPR, mereka itu eksekutif wakil pemerintah, mereka punya standar ruangan pemerintah bagaimana, meja kursi bagaimana," kata Mekeng. Dia membantah jika anggota banggar yang meminta spesifikasi ruang rapat baru senilai Rp 20 miliar.

"Banggar tidak minta secara detail, meja dari apa, harganya berapa. Sumirat (pejabat di setjen DPR) harus tanggungjawab karena dia yang menentukan spesifikasinya," paparnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, meminta pimpinan DPR yang juga duduk sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) harus bertanggung jawab atas dugaan mark up tersebut. “Saya melihat banyak proyek di DPR sarat kontroversi, seperti perawatan gedung, renovasi ruang rapat, pendirian papan selamat datang, pemugaran parkir motor, toilet, kalender, makanan rusa, merupakan tindakan yang keterlaluan. Itu sudah menghina intelektualitas dan tidak bisa dibiarkan berlanjut,” papar Fadli lewat siaran persnya, Rabu (18/01).

Menurutnya, pimpinan DPR mestinya tahu semua proyek yang dilakukan di DPR. “Jika mereka tahu, berarti memang ada kolaborasi. Jika tak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai oleh Sekjen DPR. Untuk itu harus ada sanksi tegas pada Sekjen dengan mengganti atau memperkarakan secara hukum,” tandasnya.