KPK Sering Tangani Korupsi APBD

Rabu, 19 Januari 2011 – 07:50 WIB

Hampir serupa dengan kasus korupsi terpidana Bupati Boven Digoel Yusak Yeluwo. Dia telah divonis 4,5 tahun penjara dengan tuduhan penyelewenangan dana APBD yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, terdakwa Walikota Tomohon non aktif Jefferson Soleiman Montesqieu Rumanjar juga diduga melakukan korupsi kas daerah dan telah menggunakan anggaran pos belanja bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pribadi. Saat ini, Jefferson telah ditahan di rutan Cipinang dan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor.

Menyikapi banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, Jasin menyatakan diperlukan perubahan sistem secara signifikan untuk mencegah korupsi. Terkait modus korupsinya, perubahan sistem yang diusulkan lembaga antikorupsi itu diantaranya, transparansi anggaran dengan menggunakan sistem online berupa e-budgetting. Sementara untuk transparansi pengadaan barang dan jasa, sebaiknya diwajibkan penggunaan barang dan jasa secara elektronik atau melalui e-procurement.

Perubahan sistem juga perlu dilakukan terhadap sistem rekrutmen pegawai, sehingga bisa transparan. Yaitu melalui e-recruitment, sehingga semuaya (perubahan sistem) juga menyangkut perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia dan sistem administrasi yang modern.

JAKARTA -- Sepanjang tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Berdasarkan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next