KPK Siap Awasi Proyek Gedung DPR

Makin Transparan, Makin Hemat Uang Negara

Minggu, 03 Oktober 2010 – 10:38 WIB

Menurut Agus, konsultasi itu perlu terkait wacana presiden memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Pimpinan DPR perlu menegaskan kepastian komitmen presiden, apakah akan memindahkan ibu kota ataukah menjadikan Jakarta tetap dalam statusnya sebagai daerah istimewa. "Kalau benar pindah, pembangunan gedung baru kan menjadi inefisien," ujarnya mengingatkan.

Langkah kedua adalah menggandeng publik dalam pembangunan gedung baru. Menurut Agus, PKS menginginkan proses sayembara desain gedung baru dibuka kepada publik. Stigma negatif pembangunan gedung baru disebabkan DPR tidak transparan, mulai perencanaan pembangunan gedung. "Ini supaya DPR tidak terasing dengan masyarakat," kata Agus.

Dia menegaskan, Fraksi PKS sejatinya meminta evaluasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Penurunan anggaran menjadi Rp 1,3 triliun sejatinya bukan misi utama. Yang seharusnya dilakukan pimpinan DPR adalah menegaskan wacana pemindahan ibu kota dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan gedung baru. "Bujet menurut kami tidak masalah, selama alasannya kuat," tandasnya.

Berbeda dengan PKS, Fraksi PPP menyambut baik pemangkasan anggaran pembangunan gedung baru para wakil rakyat itu. Karena itu, Ketua FPPP Hazrul Azwar menyatakan, sudah sepantasnya pembangunan gedung baru itu tetap dilanjutkan. "Tidak bisa dimungkiri, kami butuh gedung baru. Gedung yang ada sekarang sudah over kapasitas," kata Hazrul.

JAKARTA -- Proyek kontroversi pembangunan gedung baru DPR menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itu siap memberikan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next