KPK Siapkan Sistem Agar Pejabat Daerah Tertib Laporkan LHKPN

Zulkarnaen justru mengingatkan pejabat yang tak tertib melaporkan LHKPN akan rugi. Sebab, LHKPN justru bisa menjadi alat bagi pejabat untuk membebaskan diri dari jerat hukum dari laporan pihak lain.

“Kalau dilaporkan punya ini punya itu, dia bisa menunjukkan LHKPN. Jadi malah LHKPN ini bisa melengkapi,” katanya.

Sedangkan wakil ketua KPK lainnya, Johan Budi mengatakan bahwa penyelenggara negara harusnya menyetorkan LHKPN pada saat mengawali dan mengakhiri jabatan. Namun, katanya, banyak yang hanya melaporkannya saat awal menjabat.

“Lima tahun lapor saja sulit, apalagi kalau katanya setahun sekali lapor,” tuturnya. (ara/jpnn)