KPK Soroti Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Sumsel

jpnn.com - PALEMBANG - Penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Sumsel mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Komisi antirasuah itu bahkan menurunkan tim kajian pangan KPK mengumpulkan berkas terkait hal itu dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Sumsel. 

"Langkah tersebut sebagai bentuk pengawalan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," ujar Kepala Litbang Pencegahan KPK, Luthfi Ganna Sukardi seperti diberitakan Sumatera Ekspress (Jawa Pos Group) hari ini (5/10).

Selain itu, sambung dia, pihaknya pun mencari dan mengumpulkan kajian mengenai subsidi bidang pertanian. Seperti subsidi pupuk, benih, asuransi pertanian dan lainnya. Tapi, ungkap dia, kedatangkan anggota KPK ke kantor gubernur bukan dalam rangka pemeriksaan. 

“Ini terkait pencegahan limbah,” ujarnya usai diskusi dengan Tim Kajian Pangan KPK tentang Pengawasan atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kantor Gubernur Sumsel.

Selama ini, kata dia, pihaknya belum menemukan adanya indikasi penyimpangan di bidang ketahanan pangan. “Jangan sampai terjadi. Makanya, kami melakukan verifikasi ke daerah, biar lengkap datanya,” tuturnya.

Menurutnya, pengumpulan data dengan keliling daerah sebagai langkah  preventif mengenai ketahanan pangan. Sebab ketahanan pangan sangat penting. 

”Kami belum tahu apa-apa mengenai ketahanan pangan ini. Agar tahu, kami keliling-keliling ke daerah dulu mengenai kendala di daerah. Sejauh ini belum ada indikasi penyimpangan,” ujarnya.