KPK Sudah Meneror

Rabu, 19 Oktober 2011 – 08:34 WIB

Fahri Hamzah. Foto: beritapks.com

Setiap tahun anggaran KPK dinaikkan. Tahun 2011 ini KPK mendapat dukungan anggaran maksimal yakni Rp575 miliar. Jumlah itu naik menjadi Rp398 miliar dibanding 2010. Sementara untuk tahun 2012 anggaran KPK naik menjadi Rp635 miliar. Untuk penanganan perkara 2011 KPK diberi anggaran Rp170 miliar atau rata-rata perkasus Rp400 juta. Bahkan, tahun 2012 disetujui DPR peningkatan biaya perkara menjadi Rp736 juta mulai penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Tapi, data 2010 menunjukkan dari 50 kasus yang dilidik KPK, hanya 24 kasus yang disidik. Bahkan, hanya sembilan kasus yang masuk pengadilan.

Seharusnya lembaga ini tidak berhubungan dengan kasus. Seharusnya KPK bukan memerbanyak penyidik dan penuntut dalam lembaga KPK, itu sendiri. Tapi, memerbanyak pemikir sistem integrator yang bisa menyebabkan KPK, itu menjadi langkah dan ide untuk membangun sistem pemberantasan korupsi secara nasional yan utuh, padu dan konkret. Terkait penanganan kasus, semua masyarakat melapor ke KPK. Karena mereka sudah membangun popularitas sendiri. Akibatnya, laporan sampai 60 ribu setahun. Tapi, kemampuan memeriksa berkas saja itu hanya lima puluh tahun. Sisanya kemana? Ada permainan?

Ada indikasi permainan?

Ada. Dulu di zaman Antashari ada yang memakai jaket dan pengenal KPK, itu (diduga) untuk memeras pejabat. Itu sering terjadi mengatasnamakan KPK. Bahkan, siangnya ada demo tapi tiba-tiba tak lama kemudian KPK masuk langsung mencari data. Itu sering terjadi.

Lantas bagaimana ke depan untuk KPK?

Sekarang kita berikan tiga opsi. Pertama, biar KPK hidup tapi hanya untuk satu periode lagi. Tapi, kegagalan sudah terbaca dan tidak bakal sukses. Kedua, KPK kita jadikan institusi penindakan. Kita cabut kewenangan ekstra. Bikin dia lembaga penindakan. Ketiga, bubarkan KPK, tapi kita buat Undang-undang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang mengajak melibatkan semua pihak. (**)