KPK Telusuri Kecurangan Kepala Daerah di Pilpres

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji mendalami keterlibatan kepala daerah dalam pesta demokrasi pemilu presiden 9 Juli 2014 lalu. Hal ini dilakukan atas laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat ke lembaga anti rasuah itu, Selasa (15/7).

"Tadi ada koalisi NGO bertemu pimpinan KPK melaporkan dugaan permainan penyelenggara negara dengan peserta pilpres, tapi tadi baru laporan lisan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK Jakarta.

Sebelumnya koalisi masyarakat sipil melaporkan adanya sejumlah dugaan kecurangan pelaksanaan pilpres ke KPK, di antara anggota koalisi itu adalah Haris Azhar dari Kontras.

Dalam laporannya mereka menduga ada keterlibatan kepala daerah serta birokrasi dalam pilpres. Terutama terkait politik uang dan intimidasi. 

Johan lantas menggaris bawahi, sejauh ada keterlibatan kepala daerah dalam pilpres yang dengan penerimaan uang atau janji, maka itu menjadi kewenangan KPK.

"Kami berharap laporan tadi dilengkapi dengan data akurat. Sehingga KPK bisa melakukan telaah apabila ada unsur-unsur penyelenggara negara yang didalam tugasnya itu menerima sesuatu didalam pilpres ini, itu tentu jadi domainnya KPK," tandasnya. (fat/jpnn)