KPU Berharap Pilkada Dairi Tidak Ditunda

Saat ditanya pendapatnya terkait tuntutan penundaan karena massa pendukung menduga adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, Ferry melihat persoalan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan. Caranya, Panitia Pengawas (Panwas) yang ada di Dairi, bekerja sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dari hasil rekomendasi tersebutlah, KPUD baru dapat menentukan sikap.

“Misalnya rekomendasi Panwas. Nah kalau Panwas merekomendasikan bisa saja langsung dirubah. Bahkan sekarang dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi saya kira sekarang ini sudah sangat dipermudah. Yang penting ada kemauan dari semua pihak untuk melihat Pilkada berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk membawa perubahan lebih baik,” katanya.

Menghadapi situasi kerusuhan di Sidikalang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Minggu (6/9) kemarin, meminta seluruh jajaran penyelenggara pemilu segera mengintensifkan koordinasi, guna mengatasi aksi kerusuhan yang dipicu ketidakpuasan pendukung pasangan calon terhadap DPT.

“Kami berharap KPU dapat segera mengefektifkan langkah-langkah konsolidasi di lapangan, agar pilkada dapat terselenggara sesuai rencana, sekaligus dapat terjaminnya hak konstitusional warga dalam pilkada di maksud,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Restuardy Daud di Jakarta.

Selain terhadap KPU, secara khusus Restuardy juga meminta Pemerintah Daerah Dairi segera mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga kondusifitas di wilayah tersebut. Hal ini sangat diperlukan guna meredam meluasnya unjukrasa ribuan massa yang berakhir ricuh.

Dalam peristiwa tersebut diketahui sedikitnya dua unit mobil dan Kantor Kecamatan Sumbul, dibakar massa. Adanya kabar 50 ribu suara siluman yang sudah dicoblos, membuat massa menuntut penundaan pesta demokrasi yang dijadwalkan pencoblosan 10 Oktober 2013 mendatang.(gir/jpnn)