KPU Lombok Barat Sebut Dugaan Kecurangan Hanya Sebagai Isu

"Yang kami rekap itu D hasil dari kecamatan. Rekap ini pengertiannya adalah mencocok hasil rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan yang berupa D hasil yang dipegang oleh PPK 1, saksi parpol, pengawas pemilu, dan Bawaslu. Itu yang kita cocokkan untuk memastikan tidak terjadi perubahan angka yang membuat orang dirugikan," ucapnya.

"Sebab kalau yang dicocokkan C hasil maka rekap di kabupaten ini akan berbeda karena kami bukan PPK. Tetapi, kalau kami bekerja seperti PPK, kami yang melanggar etik," sambung Rudi.

Meski demikian, Rudi berharap rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Lombok Barat berlangsung lancar dan aman hingga ada ketetapan hasil Pemilu 2024.

"Kami berharap tidak terjadi apa-apa karena yang hadir pada rapat pleno ini PPK, saksi parpol, dan saksi lain calon presiden dan caleg DPD," katanya.

Sebelumnya, DPD Partai Gerindra Provinsi NTB secara resmi menyerahkan bukti dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di 79 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Sekotong ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada Rabu (28/2).

Berkas bukti dugaan kecurangan diserahkan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Partai Gerindra provinsi NTB Sudirsah Sujanto dan Tim Pemantau Pemilu DPP Gerindra Alexander Koloai Narwada.

Bukti dugaan kecurangan pemilu tersebut berisi dugaan pelanggaran pada 79 dari 227 TPS di Kecamatan Sekotong.

Sudirsah mengatakan penyerahan bukti dugaan pelanggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari gerakan yang dibangun enam partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Gerindra, PKB, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat saat mendatangi Mapolda NTB pada Senin (26/2) malam.